nusakini.com--Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharapkan agar revisi Undang-undang (UU) Penyelenggara Pemilu selesai dibahas pada bulan Mei ini. Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Tjahjo Kumolo mengatakan tahapan pemilu tahun 2019, sudah akan dimulai bulan Juni 2017. 

"Revisi UU Penyelenggara Pemilu serentak mudah-mudahan Mei selesai karena Juni sudah mulai tahapan. Soal masih isu krusial mau diputuskan di Pansus, musyawarah atau voting paripurna silahkan," kata Tjahjo di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Kamis (4/5). 

Tjahjo mengungkapkan bahwa persoalan yang penting adalah pembahasan menyangkut sistem terbuka atau tertutup. Demikian juga, ketentuan perihal Presidential Threshold (PT). Pemerintah tetap mengajukan opsi pelaksanaan pemilu terbatas tertutup dan peningkatan Parliamentary Threshold setiap tahunnya. 

"Penambahan jumlah anggota DPR lebih kurang 19, pemerintah baru setuju 5 untuk Kepulauan Riau dan 3 untuk daerah baru di Kalimantan Utara. Parliamentary Threshold, DPR sekarang 3,5. Kami ingin setiap tahun ada peningakatan tetapi ada partai yang tetap menginginkan 3,5 dan ada juga yang 5," ujarnya. 

• Mendagri Sebut RUU Pemilu Sudah Jadi Kewenangan Mensesneg
• Soal Sikap PAN dalam Voting RUU Pemilu, Ini Jawaban Presiden
• Apa Langkah Pemerintah Bila Opsinya Tak Masuk di UU Pemilu?
• Kemendagri Tetap Ingin Musyawarah Soal RUU Pemilu
• Seskab Pramono: Ini Harapan Presiden Terkait RUU Pemilu

Pemerintah menegaskan ketidaksetujuan perihal penghilangan PT. Sebab, penghilangan syarat PT untuk mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), dianggapnya tidak adil. 

"Syarat presiden, banyak yang menginginkan saat ikut pilleg (pemilihan legislatif) punya hak untuk mencalonkan presiden dan wapres. Dari kacamata pemerintah kan tidak fair. Ujian parpol punya legitimasi itu pilihan masyarakat, harus ada pemilu," jelasnya. 

Pemerintah tetap mengajukan PT 20-25 persen sebagai syarat pengajuan capres dan cawapres. Lebih lanjut, pemerintah kata Tjahjo juga menolak usulan pembebanan uang saksi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

"Ada juga permintaan uang saksi dianggarkan lewat APBN. Saya hitung satu putaran bisa Rp 10 teriliun hingga Rp 15 triliun. Kalau 2 kali per TPS (Tempat Pemungutan Suara), per saksi Rp 300.000, itu kan tidak mungkin. Nanti solusi yang terbaik bagaimana lah nanti," paparnya. 

Sebagaimana diketahui, rapat paripurna DPR RI memutuskan perpanjangan pembahasan revisi UU tentang Penyelenggara Pemilu. Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy menargetkan tanggal 18 Mei disahkan. (p/ab)